soal penyadapan

Merdeka.com - Indonesia saat ini mungkin tengah mengalami dilema. Di satu sisi negara ini sangat ramah dan sering mengambil bagian peristiwa internasional namun di sisi lain ternyata urusan dalam negeri banyak dicampuri tetangga. Belum selesai dengan baik kasus penyadapan Australia pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan koleganya, Negeri Khatulistiwa kembali kaget dengan kabar dari harian the Sydney Morning Herald cukup berpengaruh di Negeri Kanguru., ternyata penyadapan juga dilakukan oleh Singapura dan Korea Selatan.
Padahal selama ini Indonesia kerap bersitegang dengan Malaysia namun di kasus penyadapan Negeri Jiran pun ikut terkena. Lewat lansiran situs themalayonline.com (25/11), bocoran informasi itu datang dari dokumen dimiliki Edward Snowden mantan karyawan kontrak Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA). Tidak disangka Singapura dan Ibu Kota Seoul menjadi antek-antek NSA sebagai penghubung.
Mungkin menjadi pertanyaan bagaimana sadapan itu terjadi. Lewat teknologi serba canggih segalanya menjadi mungkin. Amerika dan lima negara sekutu lainnya yakni Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru menggunakan kabel fiber optik membentang di bawah laut pada 20 lokasi Samudera Pasifik. Mereka juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan telekomunikasi.
Dari laporan lengkap NSA disebutkan kabel-kabel bawah laut itu terhubung ke pusat penerima data di perairan barat Amerika, Hawaii, termasuk Australia dan Jepang. Singapura menjadi negara pihak ketiga membantu Amerika dan sekutu-sekutunya.
Sangat ironis lantaran Singapura dan Indonesia bagaikan saudara kandung dalam pelbagai kegiatan hubungan diplomatik termasuk perdagangan, industri, hingga pariwisata, kedua negara selalu memasukkan daftar menjadi tempat saling berkunjung. Jumlah wisatawan asal Indonesia di Negeri Singa bahkan mencapai ribuan per tahun, begitu pula jumlah wisatawan Singapura rajin berkunjung ke Indonesia.
Pada Agustus dilaporkan intelijen Australia dan Singapura menjalin komunikasi via kabel bawah laut dari Jepang ke Jerman yang melalui Djibouti, Terusan Suez, selat Gibraltar hingga ke selatan Prancis. Ini jelas membuat merinding lantaran akses informasi semua negara mampu dikendalikan oleh Negara Adidaya dan sekutu tetap mereka.
Bila sudah begini, Indonesia akan sangat sulit mendapat kawan negara yang memang bisa menghargai masalah internal suatu bangsa. Jika komunikasi sudah di bawah kendali, dengan mudah mereka menyadap mencari kelemahan sistem pemerintahan yang ujungnya bisa ditebak. Kekacauan sebab pemerintahan mampu disetir barat.

Read More

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengakui banyak peralatan IT yang diberikan pemerintah Australia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengakui banyak peralatan IT yang diberikan pemerintah Australia. Polri mengakui  menggunakan perlatan IT hibah Australia  dalam melakukan penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan bahwa bentuk peralatan yang dihibahkan pemerintah Australia banyak terutama peralatan yang menunjang cyber crime.
"Waduh kalau ini banyak sekali peralatannya, baik hardware, software, tapi sudah diperiksa dan dicek semua, ini berkaitan dengan cyber forensic atau laboratorium cyber forensic saja," kata Arief di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013).
Perlatan tersebut disimpan di Cyber Crime Center Investigation Center (CCIC) yang berada di Gedung Bareskrim Jakarta, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Bali, Polda Sumatera Utara, dan Polda Metro Jaya. Bukan hanya dalam bentuk CCIC, ada juga dalam bentuk Cyber Crime Investigation Satellite Office (CCISO).
"(Peralatan itu) Ya, ini dari pemerintah Australia," ucapnya.
Peralatan Cyber Crime tersebut diresmikan pertama kali pada tahun 2011 di Gedung Bareskrim.
Fungsi dari peralatan tersebut untuk memeriksa barang bukti digital supaya bisa informasi digital bisa diwujudkan dalam bentuk materi dalam rangkan mendukung penyidikan. Termasuk dalam menggali informasi kejahatan cyber yang dilakukan kelompok teroris.
Arief memastikan bahwa peralatan cyber crime yang berasal dari Australia bukan untuk peralatan sadap, selain itu peralatan tersebut tidak terkoneksi dengan internet atau satelit.
"Insya Allah tidak ada. Karena ini kan bukan kaitannya dengan handphone dan lain-lain. Ini peralatan-perlatan laboratorium dan forensic, kaitannya dengan device, kemudian untuk memunculkan SMS, file yang sudah terapus, mengambil gambar dari Blackberry dan sebagainya," katanya.
Kecuali untuk unit Cyber Patrol atau patroli kejahatan di dunia maya, kepolisian menggunakan internet dengan ISP-nya berasal dari Indonesia.
Untuk perangkat cyber patrol pun Mabes Polri mendapatkan hibah dari Australia. "Tapi hanya kompi-kompi saja, Inet-nya, ISP dari Indonesia, tidak tergabung satelit," ujarnya.
Untuk diketahui, isu penyadapan telepon genggam Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono serta sejumlah pejabat negara lainnya menuai protes warga Indonesia. Aksi protes dilakukan dengan berbagai cara mulai, seperti aksi demo.
Informasi soal penyadapan terhadap Indonesia oleh intelijen Australia ini muncuat setelah media AFP melansir dokumen rahasia yang dibocorkan oleh pembocor Amerika Serikat, Edward Snowden.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.
Lebih lanjut, dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.
Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.

Terkait   #polisi

Read More

penyadapan handphone sby dari australia

Penyadapan, SBY Didesak Usir Diplomat AS dan Australia

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah sudah seharusnya segera melakukan pengusiran terhadap diplomat Australia dan Amerika Serikat. Tindakan tegas juga akan membuat bekas pegawai kontrak NSA Edward Snowden tidak akan mempermainkan dan mempermalukan Indonesia dengan mengungkap sedikit semi sedikit dokumen yang dimilikinya ke media.
“Mengapa ketika sekarang muncul nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, pemerintah langsung reaktif? Bukankah Indonesia milik rakyat Indonesia dan bukan sekedar milik SBY dan Ibu Ani,” kata Guru Besar hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Senin (18/11).
Menurutnya, tindakan pemerintah memanggil Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai reaksi penyadapan, belum tegas meski sudah cukup baik. Disebut belum tegas, karena tindakan baru dilakukan saat ini. “Padahal, masalah penyadapan sudah merebak selama beberapa pekan. Pemanggilan itu juga dianggap tidak tegas, karena publik telah meminta agar dilakukan pengusiran sejumlah diplomat Australia dan AS,” kritiknya.
Menurutnya, publik makin tidak akan puas karena ada berita penyadapan yang dilakukan terhadap SBY dan Ibu Ani. Namun sebelum ini, pemerintah hanya mengingatkan agar Australia tidak mengulangi perbuatan penyadapan. “Snowden beraksi kembali dengan mengungkap sejumlah pejabat penting Indonesia disadap oleh intelijen Australia. Kali ini disebutkan nama dan ponsel yang digunakan. Indonesia telah menjadi permainan Snowden karena ketidaktegasan SBY dalam menyikapi penyadapan,” ujarnya.
Dikatakan, perlahan tapi pasti, Snowden akan menguak apa yang dilakukan oleh AS dan Australia sehingga Indonesia akan terus dipermalukan. Oleh karenanya,SBY harus bertindak tegas dan keras saat ini juga. “Presiden harus segera menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk mengusir dua atau tiga diplomat AS dan Australia. Presiden juga harus bisa merasakan kemarahan publik Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan oleh AS dan Australia,” tegasnya.
Dikatakan, sikap diam SBY membuat Indonesia dikesankan sebagai negara yang mudah disadap dan mudah untuk dipermalukan. Hal itu karena tidak ada tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah. “Seharusnya SBY marah dengan cara Snowden mempermalukan Indonesia,” sesalnya.
Seperti dikutip dari harian Guardian, sejumlah nama menjadi target penyadapan. Kesepuluh nama itu adalah SBY melalui telepon genggam (HP) Nokia E90-1, Ani Yudhyono (Nokia E90-1), Boediono (BlackBerry Bold 9000) dan Jusuf Kalla (Samsung SGH Z370). Selain itu, ada pula nama Andi Mallaranggeng (Nokia E71-1), Dino Pati Djalal (Blackberry Bold 9000), Sri Mulyani (Nokia E90-1), Widodo AS (Nokia E66-1), Sofyan Djalil (E90-1) dan Hatta Radjasa (Nokia E90-1).
Dari data yang diungkap harian tersebut, diketahui bahwa nama-nama tersebut adalah para pejabat dari Kabinet Indonesia Bersatu I. Sebab, jabatan yang tertulis berbeda dengan jabatan saat ini. Sebagai contoh adalah, jabatan Andi dan Dino yang disebutkan sebagai juru bicara kepresidenan.

Read More

ponsel sby disadap

(theguardian.com)

Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) disadap Australia.
Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009.
"Target penyadapan juga termasuk 9 jajaran di lingkaran pemimpin Indonesia, termasuk the first lady, Kristiani Herawati atau lebih dikenal Ani Yudhoyono," tulis The Guardian.
[baca juga: Australia-AS Kerja Sama Sadap Indonesia Saat KTT Bali 2007?]
Di dalam dokumen itu tertulis bahwa intelijen elektronik Australia (Defence Signals Directorate/DSD) melacak kegiatan SBY melalui telepon genggamnya, Nokia, selama 15 hari pada Agustus 2009. Ketika itu Australia dipimpin Kevin Rudd dari Partai Buruh.
Dalam salah satu dokumen bocoran Snowden berjudul "3G Impact and Update" yang dilaporkan ABC, tertulis upaya pemetaan intelijen Australia untuk mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara.
"Sejumlah opsi penyadapan didaftarkan dan sebuah rekomendasi pun dibuat untuk memilih salah satu dari para petinggi dan menerapkannya ke sebuah target. Dalam hal ini para pemimpin Indonesia," lapor ABC.
Dalam halaman lain berjudul "Indonesian President voice events", disebutkan adanya dugaan memata-matai call data records (CDR) atau daftar rekaman panggilan.
"Alat tersebut bisa memonitor siapa yang menelepon dan yang ditelepon (dalam ponsel yang disadap) namun tak mengetahui isi pembicaraannya," tulis ABC.
Dokumen itu muncul di tengah memanasnya hubungan Indonesia dan Australia setelah munculnya isu adanya alat penyadapan di Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta.
Pelanggaran Serius
Menteri Luar Negeri Mary Natalegawa menyatakan protes keras kepada Australia. Menurut dia, jika penyadapan benar terjadi, hal ini bukan saja merupakan pelanggaran keamanan, melainkan juga pelanggaran serius norma serta etika diplomatik dan tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antar negara.
"Indonesia tidak dapat menerima (penyadapan). Dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta," tegas Marty, 30 Oktober 2013.
Juru bicara kepresidenan Teuku Faizasyah menegaskan pemerintah Australia harus mengklarifikasi kabar penyadapan ini untuk mencegah buruknya hubungan kedua negara.
"Untuk mencegah memanasnya hubungan kedua negara. Tapi ini telah terjadi," kata Faizasyah, Senin (18/11/2013).
Wakil Presiden Boediono yang baru-baru ini melakukan kunjungan ke Australia menyatakan, pemerintah RI dan Australia harus membuat kesepakatan tentang informasi intelijen agar tidak mengambil keuntungan sepihak dari pihak lain.
"Tentunya kami sangat serius menanggapi isu ini. Harus ada jaminan agat tidak ada aksi intelijen dari satu pihak ke pihak lain," ujar Boediono, pekan lalu.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan, pihaknya mengaku tengah mengumpulkan informasi dan mencari tahu kebenaran isu penyadapan itu. Hingga kini, menurut dia, pemerintah Australia belum bisa membeberkan secara detail soal penyadapan ini.
"Hubungan kami dengan Indonesia sangat dekat dan kooperatif," ujar Abbott, pekan lalu. (Riz/Yus)

Read More

penyadapan handphone SBY

Hubungan antara Indonesia dan Australia akhir-akhir ini memang cukup memanas. Terlebih menurut data milik Edward Snowden, pemerintah Australia telah menyadap handphone milik Presiden SBY dan beberapa pejabat tinggi lainnya pada tahun 2009. Memanasnya hubungan kedua negara tak hanya terjadi di dunia nyata, para hacker pun turut memanaskannya di dunia maya.

Kelompok hacker The Indonesian Security Down pun melakukan aksi protes kepada pemerintah Australia terkait penyadapan presiden SBY tersebut. Setelah beberapa hari kemarin menyerang situs intelejen Australia, kali ini giliran situs bank sentral Australia yang menjadi target.
Dikutip dari Merdeka, Selasa (20/11/2013), situs ini sempat down beberapa kali. Aksi penyerangan tersebut pun dilakukan beberapa kali, tepatnya ke alamat IP 202.14.155.140 dan port 80 itu. Namun pada saat berita ini ditulis, situs yang beralamat di rba.gov.au ini nampak bisa diakses dengan lancar.
Dalam pernyataannya, Indonesian Security Down mengatakan bahwa aksi ini bertujuan sebagai protes terhadap penyadapan pemerintah Australia. Dengan melakukan serangan ke situs bank sentral, diharapkan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial negara kangguru itu.

Read More